BANDA ACEH – Akademisi sekaligus pemerhati sosial, Jummaidi Saputra, menyoroti makin maraknya konten negatif di media sosial yang dinilai mengancam moral generasi muda dan menggerus nilai-nilai syariat Islam di Aceh. Dia mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas dalam mengatasi fenomena tersebut.
“Media sosial di Aceh sudah mulai dipenuhi ujaran kebencian, ejekan, hingga konten yang berbau pornografi. Ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Aceh,” kata Jummaidi, dosen Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Rabu, 8 Oktober 2025.
Menurutnya, ruang digital yang seharusnya menjadi sarana edukasi, dakwah, dan komunikasi yang sehat, kini kerap disalahgunakan oleh sebagian pengguna untuk mencari popularitas. Banyak dari mereka, kata Jummaidi, menghalalkan segala cara demi mendapatkan pengikut dan perhatian.
“Kalau ini terus dibiarkan, generasi muda Aceh akan terbiasa dengan konten yang tak mendidik dan bahkan menyimpang. Ini ancaman serius bagi masa depan moral masyarakat kita,” ujarnya.
Jummaidi menilai, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan regulasi nasional seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dia mendorong adanya kebijakan lokal yang lebih spesifik dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang berlaku di Aceh.
“Sudah saatnya Pemerintah Aceh mengambil peran aktif dalam mengawasi ruang digital. Perlu ada regulasi khusus, pengawasan terpadu, dan pendekatan edukatif yang mendorong masyarakat bijak bermedia sosial,” kata Jummaidi.
Selain penegakan hukum, dia juga menekankan pentingnya edukasi etika digital sejak usia dini. Literasi media yang rendah, menurutnya, menjadi salah satu penyebab masyarakat mudah terpapar dan menormalisasi konten negatif.
“Aceh harus bisa menjadi contoh penerapan syariat, tidak hanya dalam kehidupan nyata, tapi juga di ruang digital. Kalau moral publik dibiarkan tergerus, maka nilai-nilai keislaman kita akan ikut hilang,” pungkasnya. []
