JAKARTA – Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar US$433,4 miliar. Secara tahunan, ULN tumbuh 0,8 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 yang mencapai 1,9 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (18/5) menyampaikan bahwa perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta.
Posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2026 tercatat sebesar US$214,7 miliar atau tumbuh 3,8 persen (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 yang sebesar 5,5 persen (yoy).
Menurut Ramdan, Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah sekaligus memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,2 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.
Sementara itu, Posisi ULN swasta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar US$191,4 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi triwulan IV 2025 sebesar US$194,2 miliar. Secara tahunan, ULN Swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8 persen (yoy).
Penurunan tersebut terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6 persen (yoy) dan 1,3 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4 persen dari total ULN swasta.
ULN swasta juga tetap didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta.
Ramdan mengatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat dan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen pada triwulan I 2026, dari sebelumnya 30 persen pada triwulan IV 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4 persen dari total ULN.
“Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN guna menjaga struktur ULN tetap sehat. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan tetap meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Ramdan.[]
