JAKARTA – Isu perebutan kendali Partai NasDem kembali mencuat. Sejumlah politikus dikabarkan berupaya mengambil alih kepemimpinan partai dari Ketua Umum Surya Paloh. Langkah ini disebut-sebut berkaitan dengan melemahnya kondisi bisnis Paloh setelah NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.
Menurut informasi yang beredar, manuver tersebut melibatkan pihak internal maupun eksternal partai yang melihat peluang di tengah menurunnya posisi Paloh pasca-pilpres. Sejumlah pengamat menilai ada indikasi upaya akuisisi atau perubahan kepemimpinan, termasuk kemungkinan pendekatan dengan lingkaran pemerintahan Prabowo Subianto.
Surya Paloh, yang juga pemilik Media Group (pengelola Metro TV dan Media Indonesia), disebut menghadapi tekanan bisnis sejak deklarasi Anies pada Oktober 2022. Laporan Majalah Tempo edisi Mei 2023 menyebut sejumlah lini usaha Paloh—mulai dari katering, properti, perhotelan hingga pertambangan—terdampak, diduga akibat merenggangnya hubungan dengan Presiden saat itu, Joko Widodo.
Pasca-Pemilu 2024, NasDem yang berada di luar koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran menempati posisi oposisi. Meski Surya Paloh sempat bertemu Prabowo, partai masih berupaya menjaga soliditas internal. Beberapa kader diketahui hengkang ke partai lain, meski elite NasDem membantah adanya konflik besar.
Di tengah situasi tersebut, Surya Paloh berulang kali menegaskan komitmennya terhadap “gerakan perubahan” serta meminta kader tetap solid. Ia juga mengingatkan agar partai tidak mudah terpecah dan tetap fokus pada agenda jangka panjang menuju Pemilu 2029. Namun, isu internal seperti perebutan pengaruh dan polemik kepengurusan sempat mencuat ke publik.
Latar Belakang Bisnis dan Politik
Surya Paloh dikenal sebagai pengusaha media sukses sebelum aktif di dunia politik. Ia mendirikan NasDem sebagai organisasi kemasyarakatan, lalu mengubahnya menjadi partai politik pada 2011. Portofolio bisnisnya mencakup media, pertambangan, perhotelan, hingga jasa katering skala besar.
Keputusan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 dinilai sebagai langkah berani namun kontroversial. Di satu sisi, NasDem memperoleh efek elektoral dari popularitas Anies, khususnya di kalangan pemilih muda dan urban. Namun di sisi lain, keputusan itu disebut memperburuk relasi dengan pemerintah saat itu dan berdampak pada akses bisnis.
Kini, di bawah pemerintahan Prabowo, muncul spekulasi bahwa sebagian elite melihat NasDem sebagai target untuk memperkuat basis kekuasaan atau melemahkan oposisi. Wacana “restorasi Indonesia” yang menjadi identitas partai pun kembali diperbincangkan dalam berbagai forum informal.
Respons Internal dan Prospek ke Depan
Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, sebelumnya menegaskan tidak ada konflik internal signifikan meski ada kader yang keluar. Namun, beredarnya isu pengambilalihan kepemimpinan menunjukkan dinamika internal yang masih cukup intens.
Pengamat menilai, jika upaya tersebut benar terjadi, hal ini akan menjadi ujian terberat bagi Surya Paloh yang telah memimpin NasDem sejak 2013. Posisi partai di luar pemerintahan membuatnya lebih rentan terhadap tekanan politik maupun manuver eksternal.
Sementara itu, Surya Paloh terus menekankan pentingnya regenerasi dan soliditas partai. Ia kerap mengingatkan kader untuk tidak “mabuk kekuasaan” serta memberi ruang lebih besar bagi generasi muda dalam membawa perubahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari DPP NasDem terkait isu pengambilalihan tersebut. Partai masih fokus pada konsolidasi internal menjelang agenda politik mendatang.
Dinamika ini mencerminkan kompleksitas politik Indonesia, di mana kepentingan bisnis, kekuasaan, dan ideologi saling berkelindan. Apakah Surya Paloh mampu mempertahankan kendali atas partainya, atau justru akan muncul konfigurasi baru di tubuh NasDem, masih menjadi tanda tanya besar pada 2026.[]
