Hapus JKA = Bunuh Hak Rakyat, Fadhlullah TM Daud: Pemerintah Aceh Jangan Main Api

BANDA ACEH – Situasi memanas. Rencana pemangkasan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kini bukan lagi sekadar polemik, tapi telah berubah menjadi tudingan keras terhadap keberpihakan pemerintah. Mantan Wakil Bupati Pidie sekaligus Ketua DPD Partai NasDem Pidie, Fadhlullah TM Daud, meluapkan kemarahan terbuka.

“Jangan halalkan segala cara untuk memangkas JKA. Ini bukan efisiensi—ini membunuh hak dasar rakyat,” tegasnya.

Dalam pernyataan yang sangat keras, Fadhlullah menyebut kebijakan pengurangan JKA sebagai langkah “nekat” yang berpotensi memicu kemarahan publik luas.

“Kalau ratusan ribu rakyat dicoret dari JKA, itu bukan kebijakan—itu bencana sosial yang sengaja diciptakan!” katanya lantang.

Baca juga:  Syech Muharram: Saya Mau Petani Aceh Besar Bisa Panen Dua Kali Setahun, Semua Komoditi

Ia mengingatkan, JKA adalah benteng terakhir masyarakat kecil di tengah mahalnya biaya kesehatan. Menyentuh program ini sama saja dengan membuka pintu penderitaan baru bagi rakyat.

“JKA ini napas rakyat kecil. Dicabut sedikit saja, dampaknya bisa mematikan. Pemerintah harus sadar, ini bukan angka—ini nyawa dan harapan,” ujarnya tajam.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa JKA adalah simbol nyata keberhasilan Aceh pasca MoU Helsinki. Mengutak-atiknya, kata dia, sama saja dengan merusak fondasi kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun.

“Kalau pemerintah hari ini berani menyentuh JKA, maka bersiaplah menghadapi gelombang kekecewaan rakyat. Ini bukan isu kecil—ini bisa meledak kapan saja!” katanya.

Baca juga:  Bupati Aceh Besar Ajak Kepala Sekolah Bangun Pendidikan Berkarakter dan Berkualitas

Fadhlullah bahkan menuding, jika kebijakan ini tetap dipaksakan, maka itu adalah bukti pemerintah gagal memahami penderitaan rakyat.
“Jangan uji kesabaran rakyat Aceh. Ini bisa jadi titik balik. Kepercayaan publik bisa runtuh dalam sekejap,” ujarnya.

Ia pun memberi ultimatum tegas: hentikan wacana pemangkasan JKA sekarang juga.

“Perbaiki layanan, bukan potong hak rakyat! Kalau ini tetap jalan, maka sejarah akan mencatat—pemerintah hari ini berdiri bukan di pihak rakyat,” pungkasnya.[]

Berita Populer

Berita Terkait