BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, memprioritaskan Aceh dalam penanganan dan mitigasi bencana.
Menurut Fadhlullah, Aceh merupakan provinsi khusus yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala BNPB atas berbagai program bantuan untuk Aceh, tapi kami rasa masih harus ditingkatkan khusus untuk Aceh,” ujar Fadhlullah dalam rapat koordinasi kebencanaan se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (28/10/2025).
Fadhlullah berharap kehadiran Kepala BNPB di Aceh memberi angin segar pada 2026 melalui program bantuan yang lebih signifikan.
Dia menekankan Aceh harus menjadi prioritas pemerintah pusat, mengingat MoU Helsinki 2005 dan sejarah Aceh sebagai daerah yang berjasa bagi republik, termasuk sumbangan pesawat, radio Rimba Raya, hingga emas ratusan kilo untuk Monumen Nasional di Jakarta.
Kepala BNPB Suharyanto menegaskan, Aceh merupakan daerah rawan bencana. Semua klaster bencana yang ada di Indonesia juga terjadi di provinsi ini.
“Oleh sebab itu Aceh menjadi prioritas. Kami hadir di sini karena mencintai Aceh dan ingin membantu,” ujarnya.
Dia menyebut sejumlah bencana yang rawan terjadi di Aceh, antara lain kebakaran hutan, gempa bumi, banjir, longsor, abrasi pantai, potensi tsunami, hingga letusan gunung api.
Untuk mitigasi, BNPB menyiapkan program pembentukan pusat edukasi dan informasi kesiapsiagaan tsunami bekerja sama dengan Jepang, serta membangun Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) yang terkoneksi dengan Pusdalop daerah.
“BNPB juga menyediakan bantuan sumur bor untuk daerah kekeringan sekaligus mengatasi gagal panen,” kata Suharyanto.
Sejak 2021 hingga 2024, BNPB menyalurkan dana siap pakai untuk penanganan bencana di Aceh sebesar Rp16,01 miliar. Dukungan logistik dan peralatan darurat juga telah diberikan, dengan total Rp32,6 miliar dari 2023–2025.
Selain itu, BNPB menyiapkan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk sembilan kabupaten/kota di Aceh. “Saat ini anggarannya sedang diproses di Kementerian Keuangan,” ujar Suharyanto. []
