BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025, Jumat (26/9/2025) di Ruang Serba Guna DPRA.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRA, Ali Basrah, didampingi unsur pimpinan dewan lainnya, serta dihadiri anggota DPRA, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi, dan mitra.
Pemerintah Aceh diwakili Sekretaris Daerah Aceh yang menyampaikan sambutan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Dalam pidatonya, Sekda menekankan bahwa Perubahan APBA Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Perubahan APBA ini dibuat untuk memastikan setiap program pembangunan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas strategis daerah,” ujar Sekda.
Perubahan APBA diarahkan untuk memenuhi belanja prioritas sesuai visi-misi Gubernur Aceh, memberikan bonus bagi atlet dan pelatih PON, Peparnas, dan MTQ, menjamin ketersediaan anggaran gaji serta tunjangan CPNS dan PPPK formasi 2025, serta mendukung pembangunan strategis, seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, penurunan stunting, dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.
Dalam struktur anggaran setelah perubahan, pemerintah mengajukan pendapatan Rp10,64 triliun, berkurang Rp151,45 miliar dari APBA murni, belanja Rp11,11 triliun, naik Rp110,94 miliar, dan pembiayaan neto Rp472,26 miliar, meningkat Rp262,38 miliar.
“Penyesuaian anggaran ini dilakukan agar program dan kegiatan lebih fokus mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Aceh, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan daerah,” kata Ali Basrah.
Rapat paripurna ditutup dengan doa bersama setelah penyampaian dan penyerahan Nota Keuangan serta Rancangan Qanun Perubahan APBA Tahun Anggaran 2025. []
