JAKARTA – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haythar, menegaskan Asia Tenggara membutuhkan lebih banyak kepercayaan, bukan dominasi, untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Pernyataan itu disampaikan saat ia menjadi pembicara dalam ASEAN For the Peoples Conference (AFPC) 2025 di Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Ahad, 5 Oktober 2025.
Konferensi yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu merupakan forum organisasi masyarakat sipil terbesar di Asia Tenggara. Wali Nanggroe hadir bersama Staf Khusus, Muhammad Raviq. Dia berbicara dalam satu sesi bersama sejumlah tokoh regional, di antaranya Penasihat Presiden Timor-Leste Amb. Nelson Santos, Presiden Dewan Imam Nasional Filipina Imam (PCOL) Ebra M. Moxsir (Purn), dan pendiri organisasi HAM ALTSEAN Burma, Debbie Stothard. Sesi dipandu jurnalis independen asal Malaysia, Amy Chew.
“Rekonsiliasi bukan sekadar kata kunci politik, melainkan pengalaman hidup yang telah membentuk Aceh dan diri saya,” kata Malik Mahmud. “Merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab mendalam untuk berbicara tentang tema yang telah membentuk hidup saya, tanah kelahiran saya, bahkan perjalanan Asia Tenggara.”
Konflik bersenjata di Aceh berlangsung lebih dari tiga dekade antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Titik baliknya terjadi pada 2005 melalui penandatanganan Perjanjian Damai Helsinki.
“Saat itu, duduk berhadapan dengan pihak yang dulu menjadi lawan lalu menandatangani dokumen yang mengakhiri konflik panjang adalah momen paling menentukan,” ujarnya. “Itu membuktikan bahwa konflik paling keras pun dapat diakhiri dengan dialog, kompromi, dan kepercayaan.”
Malik Mahmud juga menyinggung konsep ASEAN Way, pendekatan yang menekankan musyawarah, konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Dia menilai perdamaian Aceh adalah contoh bagaimana kekuatan lokal menjadi faktor utama keberhasilan.
“Fasilitator internasional memang menyediakan ruang netral, tetapi penggerak utama perdamaian adalah tekad dan inisiatif kami sendiri sebagai bangsa Indonesia dan rakyat Aceh,” katanya. “Rekonsiliasi tidak bisa dipaksakan dari luar, ia harus lahir dari kepemilikan lokal dengan dukungan internasional yang melengkapi, bukan mendominasi.”
Dalam pidatonya, Wali Nanggroe juga menyinggung krisis yang masih membayangi kawasan, mulai dari konflik di Myanmar hingga sengketa perbatasan antarnegara. Menurut dia, pelajaran dari Aceh menunjukkan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai bila semua pihak dilibatkan.
“Jika kita mengecualikan satu pihak, kita memperpanjang jurang ketidakpercayaan. Jika kita merangkul semua pihak, kita menanam benih rekonsiliasi,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya ketegangan global, Malik Mahmud menilai Asia Tenggara bisa menawarkan model perdamaian alternatif berlandaskan martabat manusia, bukan dominasi geopolitik.
“Dunia bisa belajar dari Aceh, Mindanao, dan Timor-Leste bahwa rekonsiliasi tetap mungkin bahkan setelah puluhan tahun perang,” katanya. “Kuncinya bukan pada kekuatan militer, melainkan keberanian moral untuk mengubah kecurigaan menjadi kepercayaan, dan musuh menjadi mitra.”
Dia menutup pidatonya dengan pesan bahwa rekonsiliasi adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran dan kerendahan hati.
“Ukuran sejati rekonsiliasi bukan pada tanda tangan di atas kertas, tetapi pada kehidupan yang bangkit kembali anak-anak yang tumbuh tanpa rasa takut, dan harapan yang Asia Tenggara persembahkan kepada dunia yang merindukan perdamaian,” tutur Wali Nanggroe. []
Diundang Sebagai Pembicara di AFPC, Wali Nanggroe: Asia Tenggara Butuh Kepercayaan, Bukan Dominasi
