JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sejumlah bank pelat merah. Kebijakan ini dinilai memperkuat likuiditas sistem keuangan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut langkah itu sejalan dengan kebijakan moneter pro-growth yang saat ini ditempuh otoritas moneter.
“Kami menyambut baik kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, termasuk pemindahan dana pemerintah dari Bank Indonesia ke perbankan,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu, 17 September 2025.
Menurut Perry, langkah ini akan menambah likuiditas di sektor perbankan. BI sendiri, kata dia, juga telah melakukan pelonggaran likuiditas dengan menurunkan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp200 triliun. Nilai SRBI tercatat turun dari Rp916 triliun pada Januari menjadi Rp720 triliun pada Agustus 2025.
Senada dengan Perry, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai tambahan dana pemerintah itu memberikan ruang lebih bagi bank untuk ekspansi kredit. Dia mencatat rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) naik dari 22,53 persen menjadi 24,2 persen. Sementara rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) meningkat dari 99,81 persen menjadi 107,10 persen.
“Loan to Deposit Ratio (LDR) juga menurun menjadi 85,34 persen, seiring dengan masuknya dana pemerintah pada 12 September 2025,” kata Dian dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu, 17 September, seperti dikutip dari CNBC Indonesia.
Per Agustus 2025, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) tercatat masing-masing sebesar 7,56 persen dan 8,51 persen secara tahunan (year-on-year). Adapun LDR berada di level 86,3 persen.
Dian menjelaskan, kredit korporasi menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, tumbuh 9,59 persen secara tahunan dan mencakup 52,80 persen dari total kredit perbankan. Di sisi lain, kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh tinggi sebesar 81,82 persen secara tahunan. Meski demikian, porsi kredit UMKM terhadap total kredit masih di bawah 20 persen sejak awal 2025, bahkan turun menjadi 18,61 persen.
Secara bulanan (month-to-month), kredit UMKM dan korporasi mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,45 persen dan 0,51 persen. Sementara itu, kredit konsumtif tumbuh 0,61 persen.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengalihkan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun ke lima bank BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Penempatan dana ini dibagi dalam bentuk deposito, yakni masing-masing Rp55 triliun untuk BRI, Bank Mandiri, dan BNI. BTN menerima Rp25 triliun, sementara BSI mendapat Rp10 triliun. []
