Rabu, Februari 11, 2026

Aceh Tawarkan Potensi Investasi, Wagub Minta Dukungan Komisi VI DPR

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk memperkuat pengelolaan Kawasan Sabang dan memaksimalkan potensi strategis Aceh dalam pertemuan kerja bersama di Banda Aceh, Rabu, 17 September 2025.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Landmark Bank Syariah Indonesia (BSI) itu menjadi bagian dari kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI. Agenda utama mencakup pengembangan ekonomi syariah, ketahanan energi, dan penguatan peran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan ucapan selamat datang atas nama Pemerintah Aceh. Dia memaparkan berbagai peluang investasi di sektor energi, industri, pertanian, perikanan, pariwisata, hingga infrastruktur.

“Aceh memiliki posisi strategis di barat Indonesia, kaya akan sumber daya alam, serta didukung oleh pelabuhan dan kawasan industri yang terus berkembang,” kata Fadhlullah.

Dia menyoroti posisi geografis Aceh yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional. Namun, menurutnya, potensi itu belum dimanfaatkan secara maksimal karena kendala regulasi, terutama terkait kewenangan pengelolaan BPKS.

“Kami berharap Komisi VI dapat mendorong penguatan kelembagaan BPKS dan mendukung Aceh dalam memaksimalkan potensi strategis kawasan,” ujarnya.

Fadhlullah menegaskan, keunggulan geografis dan kekayaan alam merupakan fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi Aceh. Dia pun mengundang para investor untuk melihat Aceh sebagai mitra strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketua Tim Kunjungan Komisi VI, M. Nasim Khan dari Partai Kebangkitan Bangsa, hadir bersama sejumlah anggota lintas fraksi seperti Ahmad Labib (Golkar), Unru Baso (Gerindra), Randi Zulmariadi (NasDem), Askweni (PKS), dan Faujia Helga (Demokrat). Turut serta pula perwakilan dari kementerian dan BUMN, seperti Kementerian BUMN, PT PLN, PT Danantara, Wakil Direktur Utama BSI, BPKS Sabang, serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). []

Berita Populer

Berita Terkait