BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, menegaskan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh harus menjadi motor penggerak perubahan, bukan sekadar simbol organisasi. Hal itu dia sampaikan saat membuka Rapat Kerja DWP Aceh 2025 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu, 10 September 2025.
Menurut Nasir, rapat kerja ini harus menghasilkan program yang nyata dan sejalan dengan fokus pembangunan daerah. Dia meminta setiap rekomendasi yang dibahas tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Program kerja yang direkomendasikan harus didiskusikan sedetail mungkin agar sejalan dengan fokus pemerintah daerah,” ujar Nasir.
Tema yang diangkat, Penguatan Peran Ketua dan Anggota DWP SKPA dan Kabupaten/Kota Melalui Program Kerja yang Kolaboratif, disebutnya relevan dengan tantangan saat ini. Nasir menilai, kekuatan DWP terletak pada kemampuan berkolaborasi. Dengan kerja sama yang solid, organisasi ini diyakini bisa menghadirkan program yang lebih efektif.
Selain itu, dia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, penguatan karakter, dan perluasan jejaring. Tiga hal ini, kata dia, akan menentukan peran DWP dalam mendukung pembangunan Aceh.
Ketua DWP Aceh, Malahayati M Nasir, dalam kesempatan yang sama menyebut DWP memiliki posisi strategis. Selain menjadi wadah partisipasi, organisasi ini juga berfungsi menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Dia berpesan kepada ketua DWP kabupaten/kota yang baru dikukuhkan agar menjalankan amanah dengan profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Organisasi ini jangan hanya jadi simbol. DWP harus menjadi penggerak perubahan nyata demi mewujudkan masyarakat Aceh yang maju dan sejahtera,” kata Malahayati. []
