JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berulang kali mempertanyakan hasil dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh dan Papua. Meski anggaran itu digelontorkan setiap tahun, Prabowo menilai dampaknya belum terasa nyata bagi masyarakat.
“Bapak Presiden berkali-kali menanyakan hasilnya apa dari Otsus ini. Sesudah lebih dari 10 tahun, apakah tidak ada evaluasi? Di satu sisi dananya setiap tahun ada, tapi masyarakat mungkin tidak melihat secara nyata,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara virtual, Selasa, 2 September 2025.
Menurut Sri Mulyani, hal tersebut menjadi bahan evaluasi bersama. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan Dana Otsus sebesar Rp13,11 triliun. Jumlah itu turun dibanding Rp17,52 triliun pada 2025.
Dana Otsus 2026 difokuskan pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk pembangunan fisik, seperti jembatan dan jalan, pembiayaan tidak sepenuhnya bersumber dari Otsus. Pemerintah akan mengombinasikannya dengan Dana Alokasi Umum (DAU) serta belanja kementerian/lembaga.
“Dana Otsus Rp13,1 triliun itu tidak termasuk yang akan diefisienkan. Namun, APBN sebagai instrumen memang terus terekspos dengan dinamika situasi,” ucap Sri Mulyani.
Dalam rapat yang sama, anggota DPD asal Papua Selatan, Rudy Tirtayana, menyoroti lambatnya penyerapan Dana Otsus di daerahnya tahun ini. Setelah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), penyebabnya adalah persyaratan penyaluran yang rumit.
“Persyaratan salur tidak dihapus, hanya disederhanakan. Itu yang membuat penyerapan Dana Otsus terlambat,” kata Rudy. []
Sri Mulyani: Prabowo Pertanyakan Hasil Dana Otsus Aceh dan Papua, Serapan Dinilai Belum Nyata
