JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai hari ini, Senin, 6 Januari 2024. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan dapat menjangkau tiga juta penerima manfaat selama Januari hingga Maret 2025.
Penerima manfaat terdiri atas balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan ibu menyusui. Jumlah penerima manfaat ini akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta orang pada akhir 2025.
“Angka ini akan terus bertambah secara bertahap. Hingga tahun 2029, ditargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025), seperti dikutip Antara.
Sebelumnya, program MBG dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.
Sebagai langkah awal, program ini dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. “Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari. Tepat pada hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai,” ungkap Hasan.
Hasan menyebutkan bahwa pelaksanaan program ini merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ini adalah kali pertama pemerintah menjalankan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Program MBG didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025 dan menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Lebih lanjut, Hasan menyampaikan berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi. Dapur-dapur ini tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, hingga Gorontalo.
Provinsi lainnya adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, hingga Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
Selain memastikan kecukupan gizi pada setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG.
“BGN berkomitmen meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” pungkas Hasan. []
