Kemenag Matangkan Regulasi Studi ke Al-Azhar Mesir, Perlindungan Pelajar Jadi Prioritas

JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) tengah mematangkan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di lembaga pendidikan Al-Azhar.

Pembenahan tata kelola keberangkatan, pengawasan jalur pendidikan, hingga penguatan kerja sama antarnegara menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan keselamatan dan keberlangsungan studi para pelajar.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Rutin dan Pengambilan Kebijakan Strategis di Lingkungan Kementerian Agama yang dipimpin Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafi’i di Kantor Kementerian Agama Pusat.

Dalam rapat itu, Romo menegaskan bahwa tingginya minat masyarakat Indonesia menimba ilmu di Al-Azhar harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai. Pemerintah tidak ingin pelajar yang berangkat dengan cita-cita menuntut ilmu justru menghadapi persoalan keamanan, tempat tinggal tidak layak, hingga praktik perantara pendidikan yang tidak bertanggung jawab.

“Kita harus betul-betul menangani dengan serius sehingga kita bisa memastikan anak-anak kita yang ke sana itu belajar. Tidak jadi komoditas dari mediator-mediator yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, berbagai laporan mengenai kondisi pelajar Indonesia di Mesir menjadi peringatan bahwa tata kelola pendidikan lintas negara tidak cukup hanya mengatur proses seleksi dan keberangkatan. Diperlukan mekanisme pembinaan dan perlindungan yang mampu menjangkau pelajar selama menjalani pendidikan.

Romo secara khusus menyoroti kerentanan pelajar yang berangkat pada jenjang pendidikan setingkat madrasah tsanawiyah dan aliyah. Usia yang relatif muda, keterbatasan pendampingan, serta lingkungan sosial yang berbeda menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan.

Salah satu opsi yang sebelumnya dibahas ialah pembatasan sementara keberangkatan ke lembaga pendidikan praperguruan tinggi Al-Azhar dengan sejumlah pengecualian. Namun, Wamenag menekankan bahwa bentuk pengaturannya masih perlu didalami agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan tidak mengabaikan hak masyarakat memperoleh pendidikan.

Baca juga:  Kemkomdigi-KemenPPPA Perkuat Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Ruang Digital

“Kalau tidak membuat aturan, saya tidak sependapat. Tapi seperti apa bentuk aturannya itu yang harus kita diskusikan,” ujarnya.

Sebagai langkah pembenahan, Kemenag tengah menyiapkan tindak lanjut nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri Agama dan Grand Syekh Al-Azhar pada 12 Oktober 2026.

Prof. Arskal, yang mengoordinasikan pembahasan tindak lanjut kerja sama tersebut, menjelaskan bahwa Kemenag sedang menginventarisasi berbagai persoalan pendidikan pelajar Indonesia di Mesir sebagai bahan penyusunan regulasi dan perjanjian kerja sama yang lebih operasional.

Pembahasan mencakup kemungkinan penyusunan Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai tata kelola studi ke luar negeri serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Al-Azhar.

Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang harus dirumuskan secara cermat, termasuk apakah regulasi akan dibuat secara khusus untuk Mesir atau berlaku lebih luas bagi tata kelola pendidikan keagamaan di luar negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, mengingatkan bahwa sebagian besar pelajar Indonesia yang berangkat ke Mesir menempuh jalur mandiri. Mereka mengurus keberangkatan dan pembiayaan secara pribadi, sehingga tidak seluruh proses berada dalam kewenangan langsung Kementerian Agama.

Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam merancang regulasi yang efektif tanpa membatasi kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan internasional.

“Kita tidak bisa melarang mereka belajar di Al-Azhar. Karena itu semangat anak-anak kita, semangat santri-santri, semangat dari umat Islam Indonesia,” jelasnya.

Karena itu, menurutnya, substansi pengaturan harus terlebih dahulu dibahas bersama pihak Al-Azhar agar kebijakan nasional selaras dengan mekanisme penerimaan dan pendidikan di institusi tersebut.

Senada dengan hal itu, Kepala Biro Hukum Kemenag, Imam Syaukani, mengusulkan agar penyusunan PKS diprioritaskan sebagai tindak lanjut nota kesepahaman. Melalui perjanjian tersebut, kedua pihak dapat menyepakati ruang lingkup kerja sama sebelum menetapkan pengaturan teknis lebih lanjut.

Baca juga:  Banjir Terjang Aceh, Pemerintah Kerahkan Tim Tangani Kerusakan Infrastruktur

Pembenahan tata kelola juga diarahkan pada penguatan pembinaan pelajar setelah tiba di Mesir. Kamaruddin mengusulkan agar Kemenag meningkatkan koordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia untuk menyelenggarakan pembinaan secara berkala, terutama penguatan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa dan pelajar Indonesia.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat besarnya jumlah pelajar Indonesia di Mesir, sementara sebagian di antaranya berangkat secara mandiri tanpa melalui proses pembinaan Kemenag.

Selain perlindungan, forum tersebut juga membahas perbaikan layanan pendidikan, termasuk mekanisme beasiswa dan pengakuan kesetaraan akademik atau muadalah bagi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang ingin melanjutkan studi di Al-Azhar.

Kamaruddin menilai persoalan pengakuan kualifikasi akademik PTKIN perlu menjadi salah satu agenda pembicaraan dengan pihak Al-Azhar agar akses pendidikan lanjutan bagi lulusan perguruan tinggi keagamaan Indonesia semakin terbuka.

Wamenag menyambut masukan tersebut dan meminta agar persoalan kesetaraan akademik turut dimasukkan dalam pembahasan kerja sama maupun pengaturan teknis yang tengah disiapkan.

Di sisi lain, Kemenag juga merencanakan pembahasan lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri, instansi terkait keimigrasian, perlindungan anak, serta aparat penegak hukum, guna merumuskan penyelesaian persoalan secara menyeluruh.

Melalui langkah ini, Kemenag berupaya membangun tata kelola studi ke luar negeri yang tidak hanya memfasilitasi akses pendidikan, tetapi juga memperkuat keselamatan, pembinaan, dan kepastian layanan bagi pelajar Indonesia.

Perlindungan pelajar menjadi arah utama pembenahan: memastikan generasi muda yang berangkat ke luar negeri untuk menimba ilmu memperoleh pendampingan yang memadai, terlindungi dari praktik yang merugikan, dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.[]

Berita Populer

Berita Terkait