PALU – Presiden Prabowo Subianto berjanji melakukan pembenahan terhadap belanja pemerintah untuk menekan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui efisiensi belanja barang dan jasa, pemerintah diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp400 triliun.
Prabowo mengungkapkan, berdasarkan laporan sejumlah pakar di lingkungan pemerintahan, sekitar 30 persen belanja barang dan jasa pemerintah diduga terbuang akibat penggelembungan anggaran (mark up) hingga praktik korupsi.
“Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp1.200 triliun, dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30% hangus karena mark up, penggelembungan alias korupsi,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah akan segera membenahi sistem belanja negara agar penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran. Prabowo bahkan berjanji akan membuktikan potensi penghematan tersebut dalam waktu dekat.
“Jadi, kalau kita bisa atur ini berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, dan saya buktikan sebentar lagi akan saya kumpulkan semua gubernur dan semua bupati, dalam waktu dekat saya akan tambah biaya, tapi biayanya harus diarahkan,” ujarnya.
Menurut Prabowo, selama ini pengadaan barang dan jasa pemerintah belum berjalan efisien karena setiap pemerintah daerah hingga kementerian melakukan pembelian secara terpisah. Padahal, barang yang dibeli sering kali memiliki jenis dan spesifikasi yang sama, tetapi harganya berbeda-beda.
Ia mencontohkan pengadaan obat di rumah sakit. Obat dengan jenis yang sama dapat memiliki puluhan variasi harga karena masing-masing rumah sakit melakukan pembelian sendiri.
“Belanja barang, belanja jasa, di Indonesia sekarang tidak pakai logika. Masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten belanja sendiri-sendiri barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Setiap rumah sakit beli obat sendiri-sendiri. Jadi ada obat yang sama, tapi harganya 20-30 harga berbeda. Ini ingin kita rasionalkan, jadi satu belanja,” terangnya.
Karena itu, Prabowo ingin sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dirasionalisasi melalui mekanisme pembelian terpusat. Dengan sistem tersebut, seluruh instansi pemerintah diharapkan dapat memperoleh barang dengan harga, spesifikasi, dan kualitas yang seragam.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menghemat anggaran hingga 40 persen.
“Ini ingin kita rasionalkan, jadi satu belanja. Tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama. Ternyata kita bisa menghemat 40% kira-kira,” pungkasnya.[]
Sumber: detikFinance
