Menurutnya, keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif atau sekadar mengejar hasil penilaian tahunan. Prinsip tersebut harus menjadi bagian dari penyelenggaraan dan tata kelola perguruan tinggi.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar untuk uji publik, tetapi denyut nadi tata kelola UIN Ar-Raniry secara berkelanjutan,” ujar Mujiburrahman.
Salah satu langkah yang dipaparkan adalah pengembangan portal PPID melalui laman ppid.ar-raniry.ac.id yang mulai dirintis sejak 2025.
Pengembangan layanan tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah dokumen dalam Daftar Informasi Publik (DIP). Pada 2025, dokumen yang tersedia berjumlah 45, kemudian meningkat menjadi 74 dokumen pada 2026 atau bertambah 64 persen.
Informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) juga mengalami peningkatan. Dari sebelumnya empat informasi, kini tersedia 10 informasi atau bertambah 150 persen.
Sepanjang 2026, portal PPID UIN Ar-Raniry telah menerima dan melayani 11 permohonan informasi dengan rata-rata waktu penyelesaian empat hari kerja.
Mujiburrahman mengatakan, pengembangan layanan digital harus diikuti dengan penyediaan informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Karena itu, informasi publik perlu disajikan secara akurat, terbuka, dan mudah ditemukan.
Dalam tata kelola internal, prinsip keterbukaan tersebut antara lain diterapkan melalui proses penjaringan bakal calon rektor periode 2026–2030, penandatanganan pakta integritas pejabat, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Pada bidang keuangan, UIN Ar-Raniry meraih predikat satuan kerja dengan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Triwulan III Tahun 2025 dengan nilai 100.
Sementara itu, dalam pelayanan kepada masyarakat, universitas telah menyediakan informasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara terperinci pada setiap program studi melalui laman Pusat Admisi sejak 2023. Informasi tersebut dapat diakses calon mahasiswa dan orang tua sebagai bahan pertimbangan sebelum memilih program studi.
Di bidang akademik, UIN Ar-Raniry telah memperoleh akreditasi institusi Unggul dari BAN-PT. Dari 62 program studi yang dimiliki, sebanyak 40 program studi telah meraih akreditasi Unggul.
Universitas tersebut juga memiliki 60 jurnal terakreditasi SINTA dan empat jurnal bereputasi internasional yang terindeks Scopus.
Keikutsertaan UIN Ar-Raniry dalam uji publik merupakan bagian dari tahapan Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan KIP terhadap badan publik, termasuk perguruan tinggi negeri.
Sebelumnya, UIN Ar-Raniry memperoleh nilai 100 dalam pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) atau kuesioner penilaian mandiri. Tahapan ini memiliki bobot 80 persen dari keseluruhan penilaian Monev, sedangkan presentasi uji publik menyumbang 20 persen.
Badan publik yang memperoleh nilai minimal 60 pada tahap SAQ berhak mengikuti presentasi di hadapan panelis KIP. Dalam tahapan tersebut, pimpinan badan publik diminta menjelaskan kebijakan, inovasi, komitmen, serta pelaksanaan keterbukaan informasi di lembaganya.
Kasubtim Humas UIN Ar-Raniry, Ekasaputra, yang juga menjabat sebagai Sekretaris PPID, mengatakan UIN Ar-Raniry menargetkan predikat Informatif dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026.
“Predikat ini menjadi indikator bahwa badan publik telah menjalankan kewajiban keterbukaan informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Eka.
Ia menjelaskan, uji publik menjadi kesempatan bagi KIP untuk melihat secara langsung bagaimana kebijakan dan inovasi keterbukaan informasi dijalankan oleh badan publik, termasuk sejauh mana pelaksanaannya memberikan manfaat bagi masyarakat.
“UIN Ar-Raniry berharap pengembangan layanan PPID dan berbagai kebijakan transparansi yang telah dijalankan dapat mengantarkan universitas meraih predikat Informatif,” tutup Eka.[]
