JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan menyusul kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang mencuat pada Rabu (11/11/2026).
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, disebut membenarkan kabar tersebut. Gibran juga dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.
Kabar tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap posisi Gibran. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden tersebut.
Catatan: Status pengunduran diri Gibran dan pernyataan Budi Arie perlu dipastikan melalui sumber resmi sebelum dipublikasikan.
Situasi ini membuat publik menyoroti dua mekanisme konstitusional yang dapat mengakhiri masa jabatan seorang Wakil Presiden sebelum waktunya, yakni pengunduran diri dan pemakzulan.
Meski sama-sama berujung pada berakhirnya masa jabatan, kedua mekanisme tersebut memiliki proses dan dasar hukum yang berbeda. Pengunduran diri dilakukan atas kehendak pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.
Gibran Mundur, Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden?
Pengunduran diri merupakan keputusan seorang pejabat untuk melepaskan jabatannya atas kemauan sendiri. Dalam konteks Wakil Presiden, mekanisme pengisian jabatan yang kosong diatur dalam Pasal 8 UUD 1945.
Pasal 8 ayat (1) mengatur kondisi ketika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) secara khusus mengatur pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden.
Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran telah dinyatakan sah dan menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden, pengisian posisi tersebut harus mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.
Pengunduran diri juga berbeda dengan pemakzulan karena tidak harus diawali dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Dimakzulkan Harus Melalui DPR, MK, dan MPR
Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan atau impeachment merupakan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan yang telah ditentukan dalam konstitusi.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945. Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Proses pemakzulan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh DPR. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.
MK kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat dilanjutkan dengan penyampaian usul pemberhentian kepada MPR.
Selanjutnya, MPR menggelar sidang paripurna untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Karena itu, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota DPR tidak serta-merta membuat seorang Wakil Presiden kehilangan jabatannya. Ada sejumlah tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian dapat ditetapkan.[]
