KOTA JANTHO – Wakil Bupati Aceh Besar Drs H Syukri A Jalil, mengingatkan para keuchik agar menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan gampong. Keuchik juga dituntut mampu membangun komunikasi, bersikap transparan, serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat.
Wabup Syukri mengatakan, jabatan keuchik merupakan amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat melalui proses pemilihan. Berbeda dengan jabatan aparatur sipil negara (ASN) yang masa tugasnya ditentukan oleh ketentuan kepegawaian, jabatan keuchik memiliki konsekuensi politik dan pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat.
“Jabatan keuchik adalah jabatan kepercayaan dari masyarakat. Karena itu, keuchik harus mampu menjaga amanah tersebut dengan integritas dan tanggung jawab,” ujarnya, saat memberikan paparan dalam kegiatan retret keuchik di Kota Jantho, Aceh Besar, Selasa (10/11/2026) malam.
Menurutnya, tugas keuchik bukan pekerjaan mudah. Selain harus memenuhi berbagai persyaratan dan tahapan pemilihan, seorang keuchik juga dituntut memiliki kepekaan sosial, kesabaran, serta kesiapan menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Wabup Syukri yang didampingi Kepala DPMG Aceh Besar Jakfar SP MSi menyebutkan, keuchik kerap menjadi pihak yang paling disorot ketika suatu program atau kegiatan tidak berjalan sesuai harapan. Karena itu, dibutuhkan kemampuan mengelola pemerintahan dan menghadapi berbagai dinamika masyarakat.
“Saya yakin keuchik yang hadir pada retret ini semuanya memiliki integritas. Namun, untuk mewujudkan keuchik yang profesional, disiplin, dan berdaya saing, tentu diperlukan semangat untuk terus maju dan meningkatkan kemampuan,” katanya.
Dalam sesi dialog, Wabup Syukri juga menanggapi persoalan tapal batas antar gampong yang disampaikan sejumlah peserta. Ia menjelaskan, Pemkab Aceh Besar telah membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah tersebut.
Tim nantinya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelusuran dan penyelesaian persoalan batas antargampong. Pemerintah daerah juga akan menyurati Kementerian Dalam Negeri terkait persoalan tersebut.
Sementara menyangkut usulan studi banding, Syukri menyampaikan bahwa kegiatan tersebut perlu dievaluasi dari sisi manfaat dan efektivitas, terutama dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, hasil studi banding tidak selalu dapat diterapkan di daerah lain karena setiap wilayah memiliki karakter, kondisi, serta pola pemerintahan yang berbeda. Pergantian kebijakan dan regulasi di tingkat pusat juga menjadi salah satu tantangan dalam penerapannya.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Aceh Besar Bahrul Jamil SSos MSi menekankan, pentingnya peningkatan kapasitas keuchik melalui proses belajar, memperluas informasi, dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak.
Ia menekankan, keuchik perlu menjalin koordinasi dengan pendamping desa maupun jajaran pemerintahan agar setiap kebijakan dan program gampong berjalan sesuai ketentuan.
Sekda juga mengingatkan agar keuchik tidak terburu-buru mengganti atau merombak struktur aparatur gampong setelah dilantik. Pergantian tanpa mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman aparatur dapat menyebabkan hilangnya sumber daya manusia (SDM) yang telah memiliki pengalaman dalam menjalankan pemerintahan.
“Keuchik yang baru dilantik jangan langsung merombak struktur yang sudah ada. Perlu dipertimbangkan kemampuan dan pengalaman aparatur, karena SDM yang sudah mapan merupakan modal penting dalam menjalankan pemerintahan gampong,” pesannya.
Selain itu, Bahrul Jamil menyoroti masih adanya keuchik yang mengalami kesulitan mempertanggungjawabkan kebijakan maupun kegiatan yang dilaksanakan sendiri. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat terjadi akibat keterbatasan kemampuan dan kurangnya kemauan untuk terus belajar.
Untuk membangun kepercayaan masyarakat, Sekda meminta keuchik mengedepankan keterbukaan dalam menyampaikan program pembangunan dan pengelolaan keuangan gampong.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyediakan papan informasi sebagai sarana publikasi kegiatan dan penggunaan anggaran. Keuchik juga diminta memfungsikan tuha peut sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
“Transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Keuchik harus terbuka dalam menyampaikan program pembangunan dan pengelolaan keuangan, menyediakan papan informasi, serta melibatkan tuha peut sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan,” ungkap Bahrul Jamil.
Melalui retret tersebut, Pemkab Aceh Besar berharap para keuchik semakin memahami tanggung jawab pemerintahan, meningkatkan kapasitas kepemimpinan, serta mampu menjalankan tata kelola gampong yang transparan, profesional, dan akuntabel.[]
