JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini mengarah pada tindak pidana makar. Menurutnya, perkara tersebut tidak lagi sekadar menyangkut penyadapan dan intersepsi elektronik.
“Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi, ya. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu. Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Yusril mengatakan, penyadapan tersebut menyasar Presiden, bukan masyarakat biasa. Karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai penyadapan biasa.
“Kalau yang disadap itu orang biasanya, itu bisa dikatakan itu tidak pidana. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa, namanya Presiden melekat dengan jabatannya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa,” katanya.
Ia menegaskan, aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dugaan makar dalam kasus tersebut. Menurutnya, pengusutan diperlukan untuk mengetahui apakah penyadapan itu berkaitan dengan upaya melumpuhkan Presiden atau menghalangi pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
“Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada pasal 191 dengan pasal 193, kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden maupun tingkat pemerintahan, itu kita belum tahu tentang itu, karena masih dalam tahap penyelidikan,” katanya.
Pemerintah Percayakan Penanganan kepada Bareskrim
Terkait penanganan perkara tersebut, Yusril menyebut pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan dan penyidikan kepada Bareskrim Polri.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apa pun. Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” ujarnya.
Daftar Tersangka
Sebagai informasi, dalam naskah sumber disebutkan bahwa Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025–2026.
Adapun nama-nama yang disebut sebagai tersangka dalam naskah tersebut adalah:
Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Irjen Ahrie Sonta
Irjen Eko Hadi Santoso
Irjen Slamet Uliandi
