WAKATOBI – Indonesia memiliki 21 cagar biosfer yang telah diakui UNESCO. Namun, keberhasilan pengelolaan kawasan tersebut tidak cukup hanya diukur dari luas wilayah yang dilindungi atau kekayaan keanekaragaman hayatinya, melainkan juga dari kemampuan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan menjaga ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong penguatan pengelolaan cagar biosfer berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pemanfaatan citra satelit, kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), serta sistem pemantauan lingkungan untuk mendukung kebijakan konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam The 1st Archipelago and Marine Biosphere Reserve Seminar yang diselenggarakan pada 6–8 November 2026 di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
Seminar internasional ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, peneliti, akademisi, organisasi internasional, komunitas lokal, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pengelolaan cagar biosfer kepulauan dan laut di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim dan tekanan terhadap ekosistem.
Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran BRIN, Ratih Damayanti, yang mewakili Kepala BRIN, menekankan bahwa kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia harus dikelola dengan pendekatan yang mampu menyeimbangkan kepentingan konservasi, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Indonesia memiliki 21 cagar biosfer yang diakui UNESCO. Ini merupakan kekayaan sekaligus tanggung jawab besar bagi kita. Keberhasilan pengelolaannya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga bagaimana kawasan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Ratih.
Menurutnya, Program Man and the Biosphere (MAB) UNESCO menyediakan kerangka kerja penting untuk membangun hubungan harmonis antara manusia dan alam melalui integrasi konservasi, ilmu pengetahuan, dan pembangunan berkelanjutan.
BRIN bersama Komite Nasional MAB-UNESCO Indonesia berkomitmen memperkuat kontribusi penelitian dan inovasi agar pengelolaan cagar biosfer menghasilkan solusi praktis, rekomendasi kebijakan, serta model pengelolaan lingkungan yang dapat diterapkan.
Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian BRIN adalah pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi pemantauan kondisi lingkungan, terutama pada ekosistem kepulauan dan pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim.
Ratih menjelaskan bahwa kemajuan teknologi penginderaan jauh, sensor lingkungan, dan kecerdasan artifisial membuka peluang pemantauan kawasan yang lebih luas serta pengolahan data lingkungan secara lebih terintegrasi.
BRIN telah mengembangkan platform GEOMIMO, yaitu sistem yang mengintegrasikan citra satelit, data drone, sensor lapangan, dan berbagai sumber data lainnya dengan dukungan kecerdasan artifisial.
Platform tersebut telah dimanfaatkan dalam penanganan bencana, deteksi kebakaran hutan, serta pemetaan mangrove. Pendekatan yang sama berpeluang dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung pemantauan ekosistem pesisir dan laut.
“Melalui teknologi seperti GEOMIMO, kita dapat mengintegrasikan data satelit, drone, dan pengamatan lapangan untuk memahami perubahan lingkungan secara lebih menyeluruh. Teknologi ini membuka peluang bagi pengelola cagar biosfer untuk memperoleh informasi ilmiah yang lebih baik dalam mengambil keputusan konservasi dan menghadapi perubahan iklim,” jelas Ratih.
Selain penguatan teknologi, seminar tersebut menyoroti pentingnya memastikan keberadaan cagar biosfer memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal dan menggantungkan kehidupannya pada kawasan tersebut.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menilai bahwa pengelolaan cagar biosfer harus mampu menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya berfokus pada perlindungan lingkungan.
Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan di kawasan cagar biosfer, sehingga pendekatan konservasi perlu diintegrasikan dengan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
“Jangan sampai kawasan cagar biosfer berhasil mempertahankan keanekaragaman hayati, tetapi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitarnya justru tetap hidup dalam kemiskinan. Konservasi harus berjalan bersama pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rokhmin.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dengan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem.
Di satu sisi, sumber daya alam diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, serta mendorong Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Namun, di sisi lain, ekosistem pesisir dan laut menghadapi tekanan akibat pencemaran, penangkapan ikan berlebihan, praktik perikanan yang merusak, penangkapan ikan ilegal, serta perubahan iklim global.
Ancaman tersebut juga mencakup kenaikan permukaan laut, pengasaman laut, dan semakin kompleksnya fenomena cuaca ekstrem. Karena itu, pengembangan cagar biosfer perlu ditempatkan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Bupati Wakatobi, Haliana, menekankan bahwa kehidupan masyarakat Wakatobi memiliki hubungan yang sangat erat dengan laut.
Menurutnya, karakter wilayah kepulauan telah membentuk masyarakat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan alam.
Bagi masyarakat Wakatobi, laut bukan hanya sumber penghidupan secara ekonomi, melainkan juga bagian dari identitas, kebudayaan, dan cara pandang hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi.
“Bagi masyarakat Wakatobi, laut bukan sekadar tempat mencari nafkah. Laut adalah identitas, budaya, dan bagian dari kehidupan kami. Karena itu, menjaga ekosistem laut berarti juga menjaga keberlanjutan kehidupan dan masa depan masyarakat Wakatobi,” ujar Haliana.
Ia menambahkan bahwa Wakatobi termasuk dalam 10 destinasi pariwisata prioritas Indonesia, sehingga pengelolaan kawasan perlu memperhatikan keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan.
Potensi wisata bahari yang dimiliki Wakatobi menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang tetap menjaga kelestarian sumber daya alam.
Pengelolaan cagar biosfer berbasis sains dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan daerah.[]
