JAKARTA – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan kemajuan. Hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 20.770 dari target 20.803 unit hunian sementara (huntara) telah selesai dibangun. Selain itu, seluruh ruas jalan nasional dan jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi.
Pemulihan dilakukan secara bertahap, mulai dari penyediaan hunian bagi warga terdampak hingga perbaikan infrastruktur dan pemulihan layanan publik. Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah terus mengintensifkan upaya pemulihan di wilayah terdampak.
“Ini kan menjadi bukti bahwa pemerintah, terutama pemerintah pusat, tidak tinggal diam dengan peristiwa bencana Sumatera. Dan kita sudah bekerja betul-betul masif di tahap rehab dan rekon ini,” kata Tito, seperti dikutip pada Sabtu (10/10/2026).
Data Satgas PRR per 9 Oktober 2026 menunjukkan bahwa pemulihan mencakup berbagai sektor, mulai dari perumahan, infrastruktur jalan dan jembatan, kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas ibadah.
Huntara Hampir Tuntas, Pembangunan Huntap Berlanjut
Penyediaan hunian menjadi salah satu prioritas agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan setelah bencana. Hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 20.770 unit huntara telah selesai dibangun dari target 20.803 unit atau sekitar 99,8 persen. Dari jumlah tersebut, 20.728 unit telah dihuni masyarakat.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat di tiga provinsi terdampak. Dari target 57.027 unit, sebanyak 2.103 unit telah selesai dibangun, sedangkan 1.844 unit lainnya masih dalam pengerjaan.
Pembangunan huntap melibatkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak untuk menyediakan tempat tinggal permanen bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Jalan dan Jembatan Nasional Pulih 100 Persen
Pemulihan konektivitas menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi. Data Satgas PRR per 9 Oktober 2026 mencatat seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi.
Pemulihan juga berlangsung pada infrastruktur daerah. Sebanyak 2.291 dari 2.421 ruas jalan daerah terdampak telah kembali berfungsi. Sementara itu, 827 dari 1.184 jembatan daerah terdampak juga telah kembali beroperasi.
Pembangunan jembatan turut melibatkan Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri. Berdasarkan rekapitulasi laporan Satgas PRR, sebanyak 590 jembatan dari berbagai kategori yang dikerjakan kedua institusi tersebut telah selesai dibangun.
Layanan Kesehatan Kembali Beroperasi
Pemulihan fasilitas kesehatan dilakukan untuk memastikan masyarakat kembali mendapatkan pelayanan medis. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 87 rumah sakit pemerintah yang terdampak di tiga provinsi kini telah beroperasi kembali, termasuk rumah sakit yang sempat berhenti memberikan pelayanan.
Selain itu, seluruh 867 puskesmas terdampak dilaporkan telah kembali melayani masyarakat. Sebagian puskesmas masih menggunakan bangunan modular atau lokasi pelayanan sementara sebagai bentuk penyesuaian pascabencana.
Pemulihan fasilitas kesehatan tersebut penting untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan medis selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.
Kegiatan Belajar Mengajar Kembali Berjalan di 4.922 Sekolah
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar telah kembali berlangsung di seluruh 4.922 sekolah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.823 sekolah telah melaksanakan pembelajaran di bangunan sekolah asal, sedangkan 99 sekolah masih menggunakan ruang kelas darurat. Berdasarkan data tersebut, tidak ada lagi sekolah yang melaksanakan pembelajaran di tenda atau menumpang di lokasi lain.
Capaian ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan telah kembali berjalan. Namun, penggunaan ruang kelas darurat di sejumlah sekolah menandakan bahwa rehabilitasi bangunan sekolah masih perlu dituntaskan.
Tempat Ibadah Kembali Digunakan Masyarakat
Pemulihan fasilitas publik juga mencakup tempat ibadah yang terdampak bencana. Berdasarkan data Kementerian Agama, sebanyak 1.558 dari 1.593 tempat ibadah terdampak di tiga provinsi telah kembali beroperasi.
Berfungsinya kembali tempat ibadah membantu masyarakat menjalankan kegiatan keagamaan sekaligus mendukung pemulihan kehidupan sosial di lingkungan masing-masing.
Pemerintah Lanjutkan Pemulihan hingga Tuntas
Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Melalui Satgas PRR, pemerintah terus mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan hunian, infrastruktur, serta layanan dasar masyarakat secara bertahap.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, proses pemulihan masih berlanjut, terutama dalam penyelesaian pembangunan huntap serta perbaikan ruas jalan dan jembatan daerah yang belum sepenuhnya kembali berfungsi.
Keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun atau diperbaiki, tetapi juga dari sejauh mana fasilitas tersebut kembali berfungsi dan mampu mendukung kehidupan masyarakat terdampak bencana.[]
