JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto membahas sejumlah isu strategis bersama Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, serta sejumlah menteri dan pejabat terkait di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu (29/8/2026).
Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung sejak sore hingga malam hari.
“Sore hingga malam hari ini, Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan beserta Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet di kediaman Hambalang, Sabtu 29 Agustus 2026,” kata Teddy.
Salah satu hal yang dibahas adalah perkembangan penyesuaian persyaratan perekrutan bagi masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI. Presiden meminta perkembangan terkait upaya tersebut agar kesempatan untuk mengabdi sebagai prajurit dapat semakin terbuka.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal antara lain, penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI,” tulis Seskab.
Selain itu, Presiden menerima laporan perkembangan penanganan sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia, termasuk penanganan pascagempa bumi di Flores dan erupsi Gunung Merapi.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Kalimantan dan Sumatra, juga menjadi perhatian Presiden. Kepala Negara meminta agar langkah penanganan terus diperkuat sekaligus diiringi dengan upaya pencegahan di tingkat masyarakat.
Dalam hal tersebut, Presiden menekankan pentingnya peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan.
“Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama,” lanjut Teddy.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Presiden untuk terus memantau pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah, baik dalam penguatan pertahanan dan sumber daya manusia TNI maupun dalam memastikan penanganan bencana serta perlindungan lingkungan berjalan secara cepat dan terpadu.[]
