JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan para perempuan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melaksanakan salat berjamaah dengan mengenakan seragam latihan militer tanpa mukena viral di media sosial.
Dalam video tersebut, para peserta tampak khusyuk menunaikan ibadah di sela-sela kegiatan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) yang sedang mereka ikuti.
Video itu menunjukkan sekelompok peserta diklat calon manajer KDMP tetap mengenakan seragam loreng atau pakaian latihan militer lengkap saat salat berjamaah, tanpa berganti pakaian khusus salat seperti mukena yang lazim digunakan perempuan Muslim.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembekalan calon manajer KDMP, sebuah inisiatif pemerintah untuk membangun ribuan koperasi desa di seluruh Indonesia. Selain menerima materi manajerial, peserta juga mendapatkan pelatihan dasar militer yang diklaim bertujuan membentuk karakter dan disiplin.
Video tersebut pun memicu beragam tanggapan dari warganet. Sebagian besar netizen mempertanyakan kesesuaian pelaksanaan salat tersebut dengan syariat Islam, mengingat dinilai tidak berada dalam kondisi darurat.
Beberapa kritik yang muncul di media sosial antara lain menilai peserta seharusnya masih dapat mempersiapkan mukena atau pakaian yang lebih sesuai untuk menutup aurat dengan sempurna.
Ada pula yang berpendapat seragam militer masih membentuk lekuk tubuh dan belum tentu dalam kondisi suci karena telah digunakan untuk aktivitas latihan.
Selain itu, sejumlah warganet menyoroti posisi imam dan makmum yang dinilai tidak sesuai dengan tata cara salat berjamaah bagi perempuan, serta mempertanyakan keabsahan salat terkait penutup aurat yang dianggap belum sempurna.
Di sisi lain, sebagian netizen memilih bersikap lebih moderat. Mereka berpendapat yang terpenting para peserta tetap melaksanakan salat tepat waktu, sedangkan persoalan diterima atau tidaknya ibadah merupakan urusan masing-masing dengan Tuhan. Mereka juga mengingatkan bahwa aurat perempuan saat salat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
Kritik terhadap program Latsarmil tidak hanya datang dari warganet. Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah menghentikan program pelatihan dasar militer bagi calon manajer KDMP.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menyatakan peningkatan kapasitas pengelola koperasi seharusnya difokuskan pada kompetensi manajerial, kepemimpinan, tata kelola koperasi, serta literasi keuangan, bukan pelatihan militer yang dinilai tidak memiliki relevansi langsung dengan tugas mereka.
Program Latsarmil KDMP juga telah menjadi sorotan setelah dilaporkan adanya peserta yang meninggal dunia selama pelatihan. Peristiwa tersebut semakin memunculkan pertanyaan mengenai urgensi pelatihan militer bagi calon pengelola koperasi desa.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari panitia pelatihan maupun Kementerian Pertahanan terkait tata cara pelaksanaan salat selama kegiatan pendidikan tersebut.
Video salat berjamaah para calon manajer KDMP itu masih terus beredar di media sosial dan memicu perdebatan publik mengenai keseimbangan antara pembinaan disiplin melalui pelatihan militer dan pelaksanaan ibadah sesuai ketentuan syariat. []
