JAKARTA – Pasca eks para pimpinan tersandung kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) langsung melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran, salah satunya moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengaku kebijakan baru tersebut memicu protes para investor, khususnya yang sudah kadung membangun dapur di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Selanjutnya yang terakhir adalah untuk 3T. Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Tetapi tadi kami belum ke sini nih (acara pelantikan di Istana) sudah didemo nih (Kantor BGN) oleh apa namanya rupanya ada investor yang sudah membangun 3T,” kata Nanik usai pelantikannya di Istana, Senin (8/6).
Nanik mengatakan, moratorium pendaftaran dapur baru dilakukan sembari menata ulang dapur-dapur yang telah ada saat ini. Di mana, BGN akan lebih recofusing terhadap jumlah penerima manfaat serta perbaikan kualitas menu MBG.
“Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi, masa sih bikinin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga. Jadi CSR mereka kan juga punya CSR,” pungkasnya.[]
