PDIP Sebut APBN Mengkhawatirkan: Utang Dibayar dengan Utang Baru

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilainya tengah menghadapi tekanan serius.

Dalam amanatnya pada upacara Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026), Hasto menyebut defisit transaksi berjalan dan keseimbangan primer yang negatif sebagai sinyal peringatan bagi perekonomian nasional.

Idul Adha 1447 H

Pada kesempatan itu, Hasto mempertanyakan apakah demokrasi politik dan ekonomi yang dijalankan saat ini telah benar-benar mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dicita-citakan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945.

Baca juga:  Fraksi PKS DPRK Banda Aceh Kembali Salurkan Satu Ekor Sapi Kurban pada Idul Adha 1447 H/2026 M

Menurutnya, jika ditinjau dari perspektif tersebut, Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan serius di bidang fiskal, moneter, maupun sektor riil perekonomian.

HARI LAHIR PANCASILA

“Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN sangat mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang,” kata Hasto.

Ia menilai kondisi tersebut semakin diperparah oleh tren pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, melemahnya mata uang nasional mencerminkan adanya persoalan struktural dalam perekonomian sekaligus menurunnya tingkat kepercayaan publik.

Karena itu, Hasto menilai gagasan rekonsolidasi fiskal bertajuk Fiscal Resilience atau Ketahanan Fiskal yang diusung PDIP menjadi semakin relevan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi saat ini.

Baca juga:  Innalillahi, Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD

Menurut dia, APBN masih didominasi oleh berbagai bentuk belanja negara yang cenderung bersifat populis dan berorientasi pada kepentingan elektoral.

“APBN ternyata masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto menyebut sejumlah persoalan ekonomi dan sosial, seperti kenaikan harga pangan, kemiskinan, sulitnya memperoleh lapangan kerja, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), kini telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. []

Berita Populer

Berita Terkait