JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima audiensi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah di kantor Kementerian Sosial, Rabu (20/5/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizy, Kepala Dinas Sosial Aceh Budi Afrizal, Sekretaris Daerah Aceh Barat Gurdie, serta Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Masriani Mansyur.
Saifullah yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) terus menyalurkan bantuan sosial reguler sesuai arahan Presiden melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Alhamdulillah semua jalan sekarang sedang berproses untuk bantuan sosial PKH dan bantuan pangan non-tunai triwulan kedua,” katanya.
Selain bansos reguler, Kemensos juga melanjutkan penyaluran bantuan kebencanaan melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
“Kami ditugaskan Presiden melalui Satgas yang dibimbing oleh Pak Mendagri untuk menyalurkan bantuan kebencanaan berupa santunan kematian untuk keluarga korban, santunan untuk luka-luka berat sebesar Rp5 juta, lalu ada bantuan stimulan sosial ekonomi, isian rumah, dan jaminan hidup selama tiga bulan,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan, tahap pertama bantuan pascabencana telah disalurkan hampir Rp1 triliun. Penyaluran tahap lanjutan akan dilakukan berdasarkan data yang telah terverifikasi dari sejumlah daerah terdampak.
“Tahap pertama sudah kami salurkan hampir Rp1 triliun, dan minggu depan insyaallah kami akan menyalurkan berdasarkan data-data yang terverifikasi dari beberapa kabupaten kota di Aceh, di Sumatera Utara (Sumut), dan di Sumatera Barat (Sumbar), nilainya lebih dari Rp1 triliun,” katanya.
Ia menegaskan, proses penyaluran dilakukan berdasarkan data berjenjang yang diusulkan pemerintah daerah dan diverifikasi final di BPS. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas usulan perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi masyarakat Aceh terdampak bencana.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan bahwa dampak bencana menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Aceh. Menurutnya, banyak masyarakat yang sebelumnya berada pada desil 8, 9, dan 10 turun menjadi desil 2.
“Oleh karena itu, kami mengusulkan sesuai usulan kami yang dulu, kami memohon ada 800 ribu masyarakat Aceh agar ditanggungkan dengan dana Kemensos untuk PBI JK,” katanya.
Ia menyebut, hingga saat ini Kemensos telah mengakomodasi sekitar 400 ribu penerima PBI JK dari usulan tersebut.
Selain itu, Fadhlullah juga menyampaikan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pascabencana khusus Aceh sebesar Rp1.039.210.800.000 agar dapat segera disalurkan untuk mendukung percepatan pemulihan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap dengan bantuan yang saat ini usulan ABT untuk pasca bencana khusus untuk Aceh ada Rp.1 triliun lebih agar secepat mungkin bisa disalurkan, agar mereka di sana bisa mendapatkan dan ada pertumbuhan ekonomi yang cepat di Aceh,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Gus Ipul menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten terkait yang telah berkoordinasi dalam proses penanganan pascabencana dan pendataan masyarakat terdampak.
“Kami berterima kasih kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten yang telah bekerja keras untuk menghadirkan data-data yang cukup baik bagi keluarga yang terdampak,” ujarnya.[]
